Jakarta – Pemerintah pusat dan daerah bersinergi dalam upaya penanganan banjir Jawa Barat. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat menggelar rapat koordinasi (rakor) untuk mematangkan rencana aksi pengendalian banjir di wilayah Jabodetabek, khususnya Jawa Barat.
Rakor yang dipimpin oleh Wakil Menteri PUPR Diana Kusumastuti, Menteri ATR/BPN Nusron Wahid, dan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi ini fokus membahas percepatan pembebasan lahan untuk pembangunan infrastruktur pengendalian banjir.
Fokus Utama: Pembebasan Lahan dan Pembangunan Infrastruktur
Wamen Diana Kusumastuti menjelaskan bahwa penanganan banjir Jawa Barat, khususnya di Kali Bekasi, terkendala pembebasan lahan. Dari total 33,52 km tanggul yang direncanakan, baru 13,87 km yang terbangun.
“Kami berharap proses identifikasi, inventarisasi, dan penentuan lokasi (penlok) lahan dapat segera diselesaikan. Target kami, pembebasan lahan dapat dimulai pada akhir Mei 2025, sehingga pembangunan tanggul dapat dilanjutkan pada Juni 2025,” ujar Wamen Diana.
Strategi Komprehensif: Struktural dan Non-Struktural
Penanganan banjir Jawa Barat dilakukan secara komprehensif, meliputi upaya struktural dan non-struktural. Upaya struktural meliputi:
- Pembangunan tanggul di sepanjang sungai.
- Pembangunan dua bendungan kering (dry dam) di Sukamahi dan Ciawi, Kabupaten Bogor.
- Pembangunan Sodetan Ciliwung.
- Pengendalian banjir di sungai-sungai lain di Jawa Barat.
Upaya non-struktural meliputi:
- Pemberdayaan Komunitas Peduli Sungai.
- Penertiban perizinan pemanfaatan sempadan sungai.
- Pembersihan sampah di prasarana pengendali banjir.
- Pengendalian sampah di daratan.
- Pelestarian situ-situ.
- Penyelamatan alih fungsi lahan sawah irigasi dan bendungan.
Penertiban Bangunan di Bantaran Sungai
Menteri ATR/BPN Nusron Wahid menegaskan bahwa pihaknya akan menertibkan bangunan-bangunan yang berdiri di wilayah sungai, baik badan maupun sempadan sungai. Kementerian ATR/BPN telah mengidentifikasi 124 bidang tanah dan bangunan di bantaran Sungai Bekasi yang akan disinkronkan dengan data BBWS Ciliwung Cisadane.
Komitmen Pemerintah Provinsi Jawa Barat
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyatakan komitmennya untuk mendukung upaya penanganan banjir. Pemprov Jawa Barat akan segera menyusun kerangka acuan kegiatan pembebasan lahan.
“Kami menyambut baik langkah-langkah konkret ini. Kami akan bekerja cepat untuk menyiapkan kerangka acuannya,” kata Gubernur Dedi.
Sinergi Lintas Sektor
Rakor ini menunjukkan sinergi yang kuat antara pemerintah pusat dan daerah dalam penanganan banjir Jawa Barat. Diharapkan, upaya-upaya ini dapat meminimalisir dampak banjir dan memberikan perlindungan bagi masyarakat.
( Redaksi )